4 Parpol Raksasa Lakukan Korupsi Politik Terbanyak Sepanjang 2017?

Ilustrasi

Jakarta, Pewarta – Hingga kini sudah 77 kepala daerah seluruh Indonesia terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sepanjang 2017 ini, ada 5 kepala daerah yang terjaring, sementara dalam dua tahun terakhir sedikitnya ada 11 kepala daerah yang kena OTT, 10 diantaranya kader partai. Yakni PDIP, Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat. Mereka kini berstatus tersangka KPK.

Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengatakan, dari catatan ICW selama dua tahun belakangan sebanyak 11 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, kecuali Bupati Batubara karena maju independen. Sebagian besar para kepala daerah yg terjaring merupakan kader partai politik. Yakni PDIP, Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat.
“Sepanjang KPK berdiri, anggota DPR, anggota DPRD yang paling banyak ditindak dari empat partai tersebut. Kenapa empat partai tersebut, karena memang secara kuantitas anggota DPR atau DPRD mayoritas berasal dari partai-partai besar tersebut, khususnya Golkar dan PDIP. Mereka paling banyak punya kader di pemerintahan,” ujar Almas kepada Media, Sabtu (28/10).
77 Kepala Daerah
Sebelumnya Mendagri Tjahyo Kumolo menyebutkan hingga kini sudah 77 kepala seluruh Indonesia terkena OTT KPK karena melalukan praktik suap. “Jumlah itu belum termasuk yang bukan tertangkap tangan OTT,” kata Mendagri usai menyaksikan pelantikan Punjul Santoso sebagai Plt Wali Kota Batu, Senin (18/9/17).
Sementara data statistik KPK menyebutkan, sejak 2004 hingga Juni 2017, ada 78 kepala derah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati dan wakilnya.
Berbagai kalangan menyesalkan banyaknya kader parpol yang terlibat kasus korupsi. Meski para kader itu tidak melibatkan parpol yang mendukungnya saat menjadi kepala daerah dan pejabat negara, namun kondisi itu tidak terlepas dari peran parpol yang ada di belakang figur kepada daerah yang tertangkap OTT tersebut.
“Memang tidak ada kaitannya dengan parpol kader yang bersangkutan, namun banyaknya kepada daerah yang terkena OTT seharusnya menjadi pelajaran bagi parpol untuk mengubah sistem pemilihan kader. Kalau mereka terlibat korupsi tentu ada yang salah dalam menentukan calon kepala daerah oleh parpol,” kata pengamat politik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin.
Menurutnya, banyaknya kebutuhan tidak realistis yang membuat kepala daerah dari 4 parpol besar yakni PDIP, Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat akhirnya terjaring OTT KPK.
Dia meminta KPK tetap komit menangkap kader parpol yang korupsi karena Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menyatakan bahwa semua parpol korupsi. Oleh karena itu agar KPK bisa independen menangkap kader parpol yang korup maka proses rekruitmen hingga pelantikan harus lepas dari otoritas presiden dan parpol.
“Karena partai dalam sistem demokrasi itu adalah sine qua non (syarat mutlak yang harus dipenuhi). Tapi faktor style pemimpin atau tokoh itu yang berpengaruh besar kecilnya korupsi,” kata Aminudin kepada Media, Minggu (29/10/17).
Mahar Politik
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syawri Chaniago mengatakan, dengan banyaknya kader partai besar PDIP, Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat sangat menguntungkan parpol baru untuk mengambil ceruk potensial pemilih.
“Partai besar dan partai penguasa biasanya berpotensi tergerus elektibilitasnya, dan parpol baru biasanya mengombosi parpol lama yang tercitrakan korup,” ujarnya.
Pangi menilai, ada banyak sebab kenapa parpol terjerat korupsi. Pertama, bisa karena biaya pemilu yang tinggi atau high cost. Kedua, bisa juga karena memiliki kader yang tuna moral dan tuna tanggung jawab sehingga mengambil jalur pintas melalui korupsi atau menilep uang rakyat.
Apalagi biaya rutin parpol juga cukup besar, sehingga memaksa kader atau pengurus parpol ekstra mencari pendanaan lain untuk membiaya bulanan parpol. “Akibatnya banyak kader yang terjerat korupsi,” tegasnya.
Lebih lanjut Pangi mengatakan, tingginga mahar politik juga memicu banyaknya kader parpol yang menjadi kepala daerah tersandera kasus korupsi. Apalagi jika kepala daerah tersebut terbelit utang jasa kepada pengusaha atau pihak yang membiayai kampanyenya. Oleh karena itu parpol yang kadernya banyak terjerat korup harus dihukum. “Caranya jangan pilih lagi parpol korup, itu cara sederhana membunuh hegemoni akar korup dari parpol,” paparnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, banyaknya kader parpol yang terjerat korupsi karena sistem perekrutan kader dan kepartaian parpol yang ada di Indonesia sudah rusak. “Jadi selama sistemnya belum dibenahi maka korupsi di partai politik masih akan terus terjadi,” jelasnya.
Menurutnya partai harus melakukan kaderisasi yang baik agar para pemilihnya tidak menyesal. “Sistemnya harus merit system. Jadi siapapun yang berprestasi di partai politik harus diberi peluang untuk menjadi pemimpin baik di pusat atau pun di daerah,” jelasnya.
Selama ini, sambung Ujang, pendekatannya hanya uang. Sehingga siapapun yang memilki uang akan membayar pimpinan partai untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. (ht-in/indikasinews/ red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*