Ahmad Bumi : Pernyataan Panglima TNI Bukanlah Lelucon Politik

September 26, 2017 redaksi pewarta madiun 0

Jakarta, Pewarta – Pernyataan Panglima TNI tentang 5000 pucuk senjata lalu digagalkan TNI, bukan lelucon politik. Sepanjang sejarah Indonesia, tidak ada antar lembaga Negara, antar Kementrian saling berantam seperti di era pak Jokowi ini, antar lembaga negara seolah tidak terintegrasi, hal itu dikatakan Akhmad Bumi melalui media ini di Jakarta, Senin, 25/9. Bumi mengatakan, berbagai kebijakan strategis negara, itu terlebih dahulu dibahas pada tingkat rapat kabinet. “Segala kebijakan negara, dibahas dan diputuskan dalam rapat kabinet (rapat terbatas), dihadiri semua Mentri, pimpinan lembaga Negara,” kata Bumi. “Maksudnya agar kebijakan atau segala ( Baca selengkapnya..)

Senator Aceh :Perppu Ormas Wujud Kegelisahan Pemerintah

Juli 20, 2017 redaksi pewarta madiun 0

Banda Aceh, (pewarta) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Aceh, Rafly, mempertanyakan situasi kegentingan oleh dampak yang ditimbulkan terhadap munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti undang undang (Perpu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Dirinya menilai kondisi itu merupakan wujud kegelisahan pemerintah yang tidak paham akan semangat awal pendirian bangsa yang besar ini. Demikian dikatakan oleh Senator asal Provinsi Aceh itu kepada AtjehUpdate.com, melalui pesan WhatsApp nya, Kamis, (20/7). Selain itu dikhawatirkan juga tentunya hal ini berbahaya dan merupakan ancaman terhadap keberlangsungan proses demokrasi kedepan di negeri yang ( Baca selengkapnya..)

Tidak Ada Kegentingan Yang Memaksa Yang Memungkinkan Presiden Keluarkan Perpu Mengubah UU Ormas

Juli 12, 2017 redaksi pewarta madiun 0

Jakarta, pewarta-madiun.net – Malam ini Selasa 11 Juli 2017 beredar kabar bahwa tadi siang Presiden Jokowi telah menandatangani Perpu Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang konon besok akan diumumkan kepada publik. Perpu ini konon mengubah beberapa pasal tentang prosedur pembubaran ormas sebagaimana diatur dalam UU Ormas yang berlaku sekarang. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan UU Ormas yang berlaku sekarang, Pemerintah tidak mudah untuk membubarkan ormas melainkan harus lebih dulu melakukan langkah persuasif, memberi peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut. Kalau tidak efektif ( Baca selengkapnya..)

DPD, Dewan Perwakilan Daerah ataukah Dewan Partai Daerah (Suatu Urgensitas Reformasi Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah)

Juni 30, 2017 redaksi pewarta madiun 0

Terpilihnya Oesman Sapta Odang yang notabennya merupakan anggota Partai Hanura menunjukan adanya political-distortion dalam proses demokrasi di Indonesia. Tentu akan menjadi permasalahan ketika hukum yang mengatur tidak mampu menahan arus deras politik. Walaupun memang secara konseptual ketatanegaraan menjelaskan bahwa senator di Amerika Serikat memungkinkan adanya keterwakilan negara bagian oleh anggota partai yang mencalonkan diri sebagai senator. Akan tetapi konsep tersebut sedikit berbeda dengan cita-cita terhadap kelembagaan DPD dalam konteks lembaga senator di Indonesia. Meskipun sudah tiga kali pemilu diselenggarakan sejak tahun 2004 hingga 2014 masih banyak diantara masyarakat yang belum ( Baca selengkapnya..)

Menanti “The Trustee” (penerima kepercayaan) Publik Magetan 2018 – 2023

Juni 21, 2017 redaksi pewarta madiun 0

Magetan Mulai Hangat-Hangat Kuku Tahun 2018 mendatang, tepatnya 27 Juni, sebanyak 171 daerah di Indonesia akan menggelar pemilukada serentak. Dari 171 daerah tersebut, meliputi 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten. Tentunya hal ini cukup memantik  perhatian sebagian publik yang menyelenggarakan pemilukada di daerahnya. Seperti halnya di Kabupaten Magetan, saat ini animo kegiatan komunikasi politik telah tampak dan terasa. Mulai terlihat adanya gambar foto bakal calon yang terpampang di sebagian jalan protokol, pemberitaan media lokal yang memuat profilling, maupun tulisan – tulisan dari beberapa bakal calon, serta kegiatan bakal calon ( Baca selengkapnya..)

Pancasila Ideologi NKRI (Indonesia Raya) Sebagai Rumah Bersama Membangun Persatuan Indonesia Yang Bhinneka Tunggal Ika

Juni 15, 2017 redaksi pewarta madiun 0

Jakarta, (pewarta) – Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara ideologis, filosofis, dan sosiologis merupakan “titik pijak, titik berdiri, titik jumpa, titik proses, titik arah, titik tuju” Indonesia Raya. Kebhinnekaan (Bhinneka Tunggal Ika) sudah merupakan kenyataan dan sekaligus menjadi kekayaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian Kebhinnekaan Indonesia menjadi semakin bermakna ketika dipraxiskan menjadi kekuatan untuk mengembangkan dan menggelorakan Persatuan Indonesia. Agenda Persatuan Indonesia berfungsi strategis untuk memediasi, mengatasi, dan juga menguati kebhinnekaan. Pancasila relevan dan efektif menjadi “titik pijak, titik berdiri, titik jumpa, titik proses, ( Baca selengkapnya..)