Penambang Resah Lantaran Peralatanya Digiring ke Polres Pacitan

Pacitan, Pewarta – Polemik masalah tambang pasir yang ada di Kabupaten Pacitan membuat kebanyakan para penambang pasir dan batu merasa tidak nyaman lantaran kegiatannya sempat terhenti karena banyak peralatan penambangan dan alat angkut digiring ke Polres Pacitan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan akhirnya mendatangkan Dinas ESDM Propinsi bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) untuk membicarakan masalah solusi yang dihadapi para penambang, Selasa (13/2/2018).

Para penambang pasir dan batu yang dihentikan oleh pihak Kepolisian Resort Pacitan dikarenakan belum memiliki ijin penambangan yang sesuai dengan Aturan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral.

Salah satu tokoh masyarakat, Sonhaji mengatakan, “Pertemuan ini adalah dari sebuah sebab dari akibat serta ketidaknyamanan dari masyarakat. Berdasarkan histori tidak ada Penambang di Kabupaten Pacitan yang mempunyai legalitas ijin, karena proses ijin yang sangat rumit. Masyarakat saat ini disibukkan dengan perijinan yang rumit karena masyarakat juga butuh makan jadi sampai kapan ini akan berakhir karena Pemerintah juga butuh pembangunan, Pada saat penambangan untuk proses pembangunan tanggul akibat bencana juga sempat di hentikan.”

Lebih lanjut dia menginginkan ada jalan tengah, sebelum perijinan diturunkan dengan harapan masyarakat diijinkan menambang.

“Harus dilaksanakan normalisasi sungai agar masyarakat Pacitan tidak khawatir kalau turun turun”terangnya.

Senada, juga diungkapkan oleh Kades Gemaharjo Kecamatan Tegalombo berharap untuk penambang batu yang ada di daerahnya jangan sampai dihentikan.

“Kami mengharapkan pertambangan jangan sampai di hentikan kerana masyarakat butuh makan.Pasir di Pacitan tidak mengandung emas maka jangan dipersulit dalam perijinan penambangan. Kami akan melaksanakan inovasi pembangunan Desa, yang mana dalam pembangunan kita membutuhkan alat berat dalam pengerukan. Saat ini kami masih ragu karena terkendala ijin,” ungkapnya.

Ia bahkan menilai, dalam kegiatan acara pendatangan pihak Dinas ESDM Propinsi Jatim kurang tanggap karena hanya berbicara masalah aturan, sedangkan yang berkembang di masyarakat saat ini salah permasalahannya.(rjh)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*